Kirimkan Aspirasi Anda Melalui SMS Layanan Pengaduan Masyarakat Ketik aduan aspirasi anda, kirim ke 081 936 480 333 -
BUPATI BANGLI
Made Gianyar
  MENU KATEGORI
Strategi Pembangunan

  FOTO KEGIATAN
152 Orang Pengurus Barang Ikuti Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Bangli

  PENGADAAN

  PRODUK HUKUM
2010
2011
2012
2013

  TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH
2012
2013
2014


  KRITIK & SARAN
Sabtu, 10 Mei 2014
I Wayan Mertayasa Tangkas
Senin, 17 Maret 2014
I Wayan Suparta
Aliran air PDAM 80% angin
Selasa, 26 November 2013
i wayan dodik wahyu saputra
Kamis, 14 November 2013
krezna arsana
Jumat, 30 Agustus 2013
i nyoman sangging darma yadnya
ptt di bangli

  DATA PENGUNJUNG

10921850

Pengunjung hari ini : 304
Total pengunjung : 306671

Hits hari ini : 18906
Total Hits : 10921850

Pengunjung Online: 55



 

  FACEBOOK
 
STRATEGI PEMBANGUNAN


Strategi pembangunan daerah merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan tujuan dan sasaran pembangunan kepala daerah sesuai dengan visi misi, yang ditetapkan. Adapun kerangka strategi yang akan dilaksanakan dalam usaha mencapai Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bangli lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:


1. Strategi Penyelenggaraan Tugas Pemerintah diorientasikan kepada:

  • Mengembangkan kepemimpinan dialogis di setiap tingkatan.
    Kepemimpinan dialogis merupakan pengejawantahan dari sifat kepemimpinan demokratis serta merupakan implementasi dari konsep aspiratif yang dianut. Dalam konsep ini pemimpin harus dapat ngemong, ngayomi, dan nyukupi. Artinya, bersifat terbuka dan tanggap terhadap tuntutan aspirasi dan keluhan masyarakat.

 

  • Menjalin dan membina hubungan kekuasaan yang proporsional, konstruktif dan harmonis.
    Sumbu-sumbu kekuasaan (ekskutif, legislatif dan yudikatif) harus terkoordinasikan dalam satu misi yaitu untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara etiganya harus berjalan proporsional, konstruktif serta menghindari saling intervensi kewenangan. Semuanya harus berkomitmen untuk membersihkan diri dari KKN. Inilah merupakan penjabaran konsep tertib yang dijadikan dasar gerak pemerintahan.

 

  • Reorientasi dan revitalisasi pelayanan kepada masyarakat.
    Dalam rangka menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu dilakukan perubahan sikap mental aparat/birokrat dari penguasa atau pangreh menjadi pelayan atau abdi masyarakat. Profesionalitas birokrasi harus diarahkan untuk melayani masyarakat. Pengelolaan kekayaan daerah harus dilakukan secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, kesejahteraan pegawai sebagai aparatur pemerintah tetap mendapat perhatian guna menciptakan aparatur yang bebas dari KKN, bertanggung jawab, professional, produktif dan efisien.

 

  • Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan perangkat lunak yang efektif.
    Dengan adanya tekad mewujudkan otonomi yang luas dan utuh pada daerah kabupaten/kota, maka tantangan dan permasalahan pembangunan akan berada di tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, kabupaten/kota harus segera menyiapkan SDM yang memadai dari sisi kualitas sampai dengan tingkat desa. Demikian pula perangkat lunak khususnya yang berupa produk-produk peraturan daerah yang masih bersifat sentralistik/top down perlu segera ditinjau dan ditata kembali untuk mewujudkan pemberdayaan rakyat secara nyata. Bersamaan dengan itu, untuk dapat menjamin keberlanjutan pembangunan (sustinabelitas pembangunan) dibutuhkan penyiapan SDM-SDM unggul yang nanti diharapkan dapat membangun Bangli lebih baik lagi. Ini harus dapat mendapatkan perhatian yang sama dengan misi-misi yang lainnya. Oleh karena itu, indikator misi harus dirumuskan secara jelas.

 

  • Mendorong berkembangnya jiwa kewirausahaan di kalangan aparatur pemerintah (reinventing government).
    Dengan memperhatikan bahwa kehidupan perekonomian menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan di dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka di dalam enyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu pula dilandasi jiwa kewirausahaan. Dengan demikian tugas pemerintah daerah tidak hanya siap untuk membelanjakan, akan tetapi harus berupaya keras di dalam me-manage sumber-sumber pembeayaan pembangunan dengan prinsip ekonomi tanpa mengabaikan fungsi sosialnya. Di dalamnya termasuk memberdayakan semua lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat harus terus emupuk jiwa kewirausahaan pada masyarakat dan dirinya sendiri.

 

  • Mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
    Reformasi telah melahirkan tuntutan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan secara transparan dalam arti mementingkan pertanggungjawaban terhadap publik/masyarakat luas. Sedangkan akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

 

2. Strategi Penyelenggaraan Tugas Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada:

  • Penguatan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Bahwa pengembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di pedesaan maupun perkotaan seperti BPD, PPK, Dasa Wisma, Karang Taruna, LSM, lembaga-lembaga perkoperasian dan perekonomian masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mengambil peran yang lebih besar dalam proses pembangunan.

  • Keberpihakan pada masyarakat lemah.
    Bahwa kesempatan yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh golongan ekonomi yang lebih siap dan maju. Perbedaan dalam hal pemanfaatan kesempatan ini akan mendorong munculnya perbedaan tingkat kemajuan. Ketidaksamaan dalam mendapatkan kesempatan akan menyebabkan timbulnya masalah pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Dalam menghadapi masalah seperti ini, pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada golongan ekonomi yang masih tertinggal. Perhatian khusus itu dapat diwujudkan melalui langkah-langkah strategis yang langsung memperluas akses rakyat kepada sumber daya pembangunan dan penciptaan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemihakan dapat pula diwujudkan melalui penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang lebih diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana guna mendorong pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat. Perlu ada pemetaan masalah masyarakat dan potensi yang dimiliki sebagai acuan penanganan masalah yang dihadapi masyarakat.

 

  • Penyadaran kode etik usaha.
    Untuk memacu arus modal masuk ke daerah, maka perlu segera dimasyarakatkan kode etik usaha yang kondusif dan menarik bagi para pemodal dari dalam maupun luar negeri. Di samping itu, perlu pula digalakkan program kemitraan dan kebersamaan antara pihak yang sudah maju dengan pihak yang masih berkembang. Praktek-praktek monopoli, oligopoly dan praktek perdagangan yang memberatkan rakyat harus dihapuskan.

 

  • Pengembangan iklim usaha dan pola kemitraan.
    Dalam rangka memacu tumbuh dan berkembangnya perekonomian rakyat perlu dikembangkan adanya bentuk usaha bersama melalui pendekatan kelompok. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan oleh kelompok penduduk diharapkan dapat mendorong kemandirian yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, perlu pula dikembangkan pola kemitraan antara pihak/golongan yang sudah maju dengan golongan masih berkembang melalui program pemagangan, bapak angkat dan sebagainya.

 

  • Reposisi masyarakat sebagai pemilik pembangunan.
    Masyarakat di samping sebagai objek juga sebagai subjek pembangunan, oleh karena itu pelaksanaan pembangunan bukan monopolinya pemerintah, tetapi juga milik rakyat. Dalam hal ini masyarakat harus dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan bahkan sampai evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian masyarakat akan merasa memiliki hasil-hasil pembangunan itu. Hal ini akan menghasilkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

 

  • Pengembangan paham kebangsaan dan kehidupan yang religius.
    Paham nasionalisme/kebangsaan perlu dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga norma-norma agama harus menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Praktek beragama memegang peranan sentral dalam membangun karakter bangsa dan masyarakat. Di samping itu, peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diletakkan dalam posisi yang strategis.

 

  • Membuka akses informasi.
    Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung oleh berbagai sektor, diperlukan adanya koordinasi dan networking yang optimal. Perlu disadari benar bahwa pada era globalisasi ini informasi merupakan hal yang sangat strategis. Oleh karenanya, pemerintah harus memberikan fasilitas berupa pusat dan jaringan sistem informasi yang dapat menopang pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

 

 

3. Strategi Penyelenggara Tugas Pembangunan akan difokuskan pada:
Di samping tugas pemerintahan dan tugas pemberdayaan masyarakat, faktor lain yang harus diperhatikan adalah penyelenggaraan tugas pembangunan yang lebih terarah, meliputi:

  • Bottom up dan local planning.
    Partisipasi berarti perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah maupun masyarakat, seperti perangkat daerah/desa, lembaga-lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga-lembaga perekonomian/ perkoperasian, lembaga legislatif, dan masyarakat luas. Sedangkan bottom up dan local planning berarti rencana program/proyek pembangunan daerah benar-benar datang/disusun dari bawah yaitu masyarakat dan berdasarkan pada kondisi serta kebutuhan nyata di lapangan.

 

  • Penajaman prioritas pembangunan.
    Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang didukung dengan pembiayaan yang terbatas, maka perlu dilakukan upaya penajaman prioritas agar kegiatan pembangunan benar-benar terarah pada penyelesaian permasalahan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat. Di samping itu, perlu diwujudkan pula keserasian dan keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antar daerah, antar desa dan kota, antar pelaku pembangunan, serta antar program daerah dan program pusat. Dengan demikian akan terjadi suatu sinergitas dari seluruh program di berbagai aspek yang kesemuanya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyar kat. Upaya penajaman prioritas dan keterpaduan program pembangunan pada proses perencanaan pembangunan daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat.
 
WAKIL BUPATI BANGLI
Sang Nyoman Sedana Arta
  VIDEO KEGIATAN
Selayang Pandang Kabupaten Bangli

  SIDA (SISTEM INOVASI DAERAH)
Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Bangli TA...

  INFO KURS

  SITUS TERKAIT
Pengadilan Negeri Bangli
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli
GIN Banglikab
Gerbang Indah Nusantara (GIN)
PD BPR Bank Pasar Kab. Bangli
Twitter Pemkab Bangli
Facebook Pemda Bangli
LPSE Kab. Bangli
Layanan Pengaduan Masyarakat
Batur Global GeoPark
Situs Lainnya


  JAJAK PENDAPAT
Bagaimana Menurut Pendapat Anda Tentang Website Ini?
Sangat Bagus
Bagus
Kurang Bagus
Jelek
Hasil Voting
Dari:479 Responden




  TWITTER


ikuti kami
Copyright © 2012 Pemerintah Kabupaten Bangli. All rights reserved.